[Bisnis][bsummary]
[Kelautan][bigposts]

Ketua SNNU: Indonesia Wajib Siap dengan Gempuran Klaim Internasional

Ketua SNNU
Ketua SNNU

Gempuran Internasional yang dilakukan Tiongkok terhadap Indonesia dalam klaim Laut China Selatan menjadi topik yang banyak dibicarakan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali Ketua SNNU yang dipimpin oleh Witjaksono. SNNU yang merupakan singkatan dari Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama meminta pemerintah untuk segera menyiapkan diri dari berbagai gempuran internasional, khususnya yang berkaitan dengan isu nine dash yang dilakukan Tiongkok.

Tidak hanya sebagai Ketua SNNU saja yang meminta pemerintah dapat serius menangani gempuran klaim oleh negara lain. Namun, sebagai Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin, Witjaksono juga meminta untuk mempertajam kekuatan hukum yang dapat menunjang kedaulatan Indonesia. Wakil Ketua P2N-PBNU ini juga berpendapat jika garda terdepan harus dapat tampil dengan optimal baik dari TNI AL atau Bakamla karena mereka harus proaktif melakukan konsolidasi di lapangan secara terstruktur, terukur, dan terarah.

Tiongkok yang sedang gencar melakukan gempuran internasional yang salah satu isunya adalah nine dash line. Tidak mengherankan jika Witjaksono sebagai Ketua SNNU dan Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin mengatakan, “Dalam menghadapi proyeksi dua kekuatan besar yang disampaikan oleh Menlu Retno, TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut atau Bakamla harus maksimal menjalankan perannya.”

Wakil Ketua P2N-PBNU juga mengimbau untuk semua elemen di parlemen untuk dapat mendukung kerja politik keamanan Pemerintahan Jokowi. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan DPR adalah mengawal implementasi dari UU Kelautan. Hal ini menjadi tujuan untuk dapat melindungi kepentingan nasional. Keamanan maritim merupakan salah satu kunci keamanan nasional terlebih lagi di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Oleh sebab itu, Indonesia harus dapat menangkal gempuran internasional yang dilakukan oleh negara-negara tetangga. Terlebih untuk gempuran internasional dalam bidang maritim.

Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin ini juga berpendapat jika dukungan implementasi dari parlemen akan sangat dibutuhkan karena dapat mempertajam kekuatan hukum yang dapat menunjang kedaulatan laut Indonesia. Hal ini karena payung hukum itu dapat berfungsi menjadi dasar penolakan atas klaim Tiongkok terkait nine dash line.

Selain menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin atau Wakil Ketua P2N-PBNU, Witjaksono juga menjabat sebagai Ketua SNNU yang lebih konsentrasi dalam bidang maritim. SNNU atau Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama yang juga dirugikan oleh klaim sepihak Tiongkok berharap agar tidak ada lagi kejadian seperti ini.

Ketua SNNU ini juga berharap agar isu Laut China Selatan dalam sidang PBB segera diproses. Hal ini dilakukan karena Tiongkok merasa tidak melanggar hukum internasional. Akan tetapi, Menteri Luar Negeri Indonesia menilai klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982. Oleh karena itu, Witjaksono sebagai Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin berharap gempuran internasional seperti yang Tiongkok lakukan atas Laut China Selatan ini tidak dapat terulang kembali.

[Kelautan][twocolumns]